Dasar Hukum Legal Basis
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/7/2003 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- Keputusn Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Keputusan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntanbilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.