TUGAS POKOK DAN FUNGSIRINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Camat

Pasal 4 Camat mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan. oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Camat mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan; penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum; b. c. d. e. f. g. penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian; penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial; penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik; melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6 Camat berwenang menerbitkan dan menandatangani: a. 1MB sesuai kewenangan; b. Surat Keterangan Tinggal Sementara; c. Legalitas salinan dokumen kependudukan; d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV dan AK V); e. Rekomendasi izin penutupan/ penggunaan jalan lokal/ desa. u u -5- Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7 (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum. (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 8 Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi : a. merumuskan dan melaksanakan program kelja Sekretariat Kecamatan; b. c. d. e. f. melaksanakan penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan kegiatan kecamatan; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi; melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga perlengkapan dan keprotokolan; melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas: a. menyiapkan penyusunan perencanaan program; b. mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai; c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi; b. melaksanakan pengelolaan barang; c. melaksanakan administrasi kepegawaian; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab .kepada Sekretaris. u u -6-

Pasal 11 (1) Sub Bagian Pelayanan Umum mempunyai tugas: a. menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan; b. melaksanakan administrasi umum kepada masyarakat; c. menerima, melaporkan serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan kapasitas lingkup sekretariat; d. melaksanakan pelayanan 1MB rumah tinggal dan pemutihan 1MB rumah tinggal (baru dan renovasi) dengan luas bangunan di bawah 200 m2, selain 1MB awal pembangunan perumahan (pengembang) dan/ atau bangunan bertingkat; e. melaksanakan pelayanan SKTS (Surat Keterangan Tinggal Semen tara); f. melaksanakan pelayanan legalitas salinan dokumen kependudukan; g. melaksanakan pelayanan AK I (Kartu Kuning), AK II (Arsip), AK III (Kartu Pengantar), AK IV (Kartu Lowongan Keija), dan AK V (Kartu Panggilan); h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Pelayanan Umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan

Pasal 12 (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 13 Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kelja di bidang pemerintahan; b. pelaksanaan program kerja di bidang urusan pemerintahan; c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerintahan; d. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan; e. evaluasi Rancangan Perdes ten tang APBDes; f. evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa; g. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan aset desa; u u -7- h. monitoring dan pembinaan peng1s1an jabatan kepala desa (pilkades), perangkat desa dan BPD; i. pelan tikan kepala de sa; j. memandu pengucapan sumpah/ janji anggota BPD; k. penanganan kontlik pemerintahan; 1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesua1 dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 14 (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. (3) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban secara ex officio sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.

Pasal l5 Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja di bidang ketentraman dan ketertiban; b. pelaksanaan program kerja urusan ketentraman dan ketertiban; c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketentraman dan ketertiban; d. pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban; e. penanganan kontlik sosial dalam lingkungan kecamatan; f. penertiban adanya pelanggaran-pelanggaran pendirian bangunan di atas sempadan dan di atas saluran tersier; g. pembinaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL); h. merekomendasikan izin penutupan/ penggunaan jalan lokal/ desa di wilayah kecamatan setempat untuk kegiatan di luar kegiatan lalu lintas/ transportasi; i. melaksanakan pembinaan dan pengaturan kendaraan tidak bermotor (becak dan dokar) di wilayah kecamatan setempa~; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. u u -8- Bagian Kelhna Seksi Perekonomian

Pasal 16 (1) Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian. (2) Seksi Perekonomian dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 17 Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perekonomian mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana keija di bidang perekonomian; b. pelaksanaan program kezja di bidang perekonomian; c. pelaksanaan koordinasi dan keijasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perekonomian; d. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas di bi~ang perekonomian; e. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pedesaan; f. pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; g. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG); h. pelaksanaan pengelolaan data profil desa dan kelurahan; i. penyelenggaraan penyuluhan penumbuhan wirausaha baru; j. penciptaan hubungan kemitraan an tara industri kecil, menengah dan besar dengan lembaga ekonomi pedesaan; k. penataan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL); 1. promosi produk industri dan dagang kecilf mikro; m pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 18 (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial. (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 19 Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : u v -9- a. penyusunan rencana kerja di bidang kesejahteraan sosial; b. pelaksanaan program kerja di bidang kesejahteraan sosial; c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesejahteraan sosial; d. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial; e. pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM dan politik; f. pelaksanaan sosialisasi pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); g. pengkoordinasian pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi Lokal (P3EL); h. pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan program Kecamatan Ramah Anak (CaRa); i. pengkoordinasian peningkatan keikutsertaan masyarakat ber-KB, termasuk kesetaraan dan keadilan gender partisipasi KB pria; j. pelaksanaan pembinaan kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) k. pengkoordinasian pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) serta pencegahan generasi muda dari ancaman HIV/ AIDS; 1. pelaksanaan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); m pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Seksi Pembangunan Fisik

Pasal 20 (1) Seksi Pembangunan Fisik mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan fisik. (2) Seksi Pembangunan Fisik dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Fisik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 2l Dalam melaksanakan tugasnya, seksi Pembangunan Fisik mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja di bidang pembangunan fisik; b. pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan fisik; c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan fisik; u u -10- d. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tug as bidang pembangunan fisik; e. pemeliharaan rutin jalan lokal desa; f. pemeliharaan dan pengawasan jalan lingkungan dan drainase mikro di wilayah pennukiman; g. melaksanakan gerakan penanaman pohon lindung di ruang milik jalan de sa; h. pembinaan dan pengelolaan sampah sampai ke transfer depo (TPS); i. inventarisasi data aset milik pemerintahan daerah; j. pemeliharaan saluran tersier; k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal22 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.